Dibakar Hanya Semalam, Dibangun dengan Rp500 Miliar: Membongkar Luka dan Biaya Politik di Sulsel
NEWS Enrekang– Sebuah gedung yang menjadi simbol demokrasi dan pelayanan publik di Sulawesi Selatan kini tinggal puing dan kenangan hitam. Hanya dalam semalam, amuk massa membakar Gedung DPRD Provinsi Sulsel, meninggalkan kerusakan yang begitu dalam, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara finansial dan sosial. Tagihan yang harus dibayar rakyat untuk membangunnya kembali? Hampir setengah triliun rupiah—angka fantastis yang membuat banyak orang tercengang dan bertanya-tanya.
Tagihan Kerusakan: Mengurai Benang Kusut Rp500 Miliar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar telah menyelesaikan penghitungan awal. Angka yang mereka dapatkan sungguh mencengangkan: kerugian material akibat pembakaran mencapai Rp250 miliar. Ini hanya untuk kerusakan aset dan properti di dalam gedung.
Namun, ceritanya tidak berhenti di sana. Pemerintah Provinsi Sulsel, melalui Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, telah mengajukan proposal resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk membangun ulang gedung yang hancur tersebut. Nilai pengajuannya? Rp233 miliar.
Baca Juga: Luka Kota Makassar 11 Tersangka Akan Mempertanggungjawabkan Pembakaran yang Tewaskan 4 Orang
“Kita sudah mengajukan surat, sudah ada standar form dikasih dari kementerian, anggarannya yang kita ajukan sudah dihitung sekitar Rp 233 miliar,” ujar Andi Sudirman di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (4/9/2025).
Jika kedua angka ini dijumlahkan, total kerugian material mendekati Rp500 miliar. Sebuah angka yang belum termasuk kerusakan pada kantor pos polisi dan dampak ekonomi tidak langsung yang diderita masyarakat sekitar. Ini adalah harga mahal dari satu malam kekacauan.
Proses Pembangunan: Target Cepat dan Skala Nasional
Merespon kerusakan yang terjadi tidak hanya di Makassar tetapi juga di beberapa daerah lain, pemerintah pusat langsung bergerak. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengonfirmasi bahwa total biaya perbaikan untuk seluruh infrastruktur yang rusak di Indonesia mencapai sekitar Rp900 miliar.
“Seperti DPRD Makassar itu kan habis terbakar,” kata Dody. “Kalau gedung-gedung DPRD di seluruh Indonesia, kita juga akan renovasi.”
KemenPU telah menyiapkan skema percepatan perbaikan sesuai dengan tingkat kerusakan:
-
Kerusakan Ringan (kaca pecah, kerusakan minor): Target selesai maksimal 7 hari.
-
Kerusakan Sedang: Dapat diselesaikan dalam 3-4 bulan.
-
Kerusakan Berat (seperti Gedung DPRD Sulsel): Diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan.
Proses ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan fungsi pelayanan publik secepat mungkin.
Mencari ‘Rumah’ Sementara: Tiga Opsi untuk Demokrasi
Sementara menunggu gedung baru yang mungkin butuh waktu setengah tahun untuk dibangun, roda demokrasi tidak boleh berhenti. Pemerintah Provinsi pun mencari kantor sementara untuk 85 anggota dewan dan perangkatnya.
Tiga opsi lokasi telah disiapkan:
-
Kantor Dinas Perhubungan Sulsel di Jl. Perintis Kemerdekaan: DPRD akan menempati gedung belakang dengan sistem sharing dengan Dishub.
-
Kawasan Kantor Dinas di Jl. AP Pettarani: Memanfaatkan tiga dinas dalam satu kawasan (Bina Marga, SDA Cipta Karya, dan Perumahan). Lokasi ini dinilai strategis karena dekat dengan Kantor Gubernur.
-
Kantor BPSDM Kampus 2 di Jl. Opu Dg Risadju: Gedung yang dinilai siap pakai dan tidak jauh dari pusat kota.
Untuk acara besar seperti Rapat Paripurna yang membutuhkan ruang luas, Pemprov menawarkan dua ruang di Kantor Gubernur: Ruang Pola di bagian belakang dan Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) di lantai dua.
“Sekarang kita tinggal menunggu respons pimpinan DPRD Sulsel usai meninjau lokasi aset yang ditawarkan,” jelas Sekda Sulsel, Jufri Rahman.
Di Balik Angka: Refleksi untuk Masa Depan
Angka Rp500 miliar adalah sebuah abstraksi yang sulit dibayangkan. Untuk memahaminya, bayangkan:
-
Angka itu setara dengan pembangunan sekitar 5.000 unit sumur bor untuk masyarakat yang kesulitan air bersih.
-
Atau setara dengan beasiswa S1 untuk sekitar 50.000 mahasiswa kurang mampu selama satu tahun.
-
Bisa juga untuk membangun ratusan kilometer jalan pedesaan yang menghubungkan wilayah terpencil.
Gedung DPRD adalah simbol dari kedaulatan rakyat. Kehancurannya adalah luka bagi demokrasi. Namun, pembangunan kembali dengan biaya sebesar itu harus menjadi momentum refleksi bagi semua pihak, terutama para wakil rakyat yang akan menempatinya.
Apakah gedung baru nanti hanya akan menjadi monumen beton yang megah, atau akan benar-benar menjadi wadah yang transparan, akuntabel, dan mendengarkan suara rakyat? Apakah para anggotanya dapat bekerja lebih keras untuk membayar ‘kepercayaan’ senilai Rp500 miliar yang kembali diberikan kepada mereka?
Pembangunan gedung fisik mungkin hanya membutuhkan waktu 6 bulan. Namun, membangun kembali kepercayaan publik yang mungkin ikut hangus dalam kobaran api malam itu, akan membutuhkan waktu dan karya nyata yang jauh lebih lama. Rp500 miliar adalah harga untuk bangunannya, tetapi harga untuk memulihkan keyakinan rakyat tidak ternilai harganya.
